Pembangunan Breakwater dan Pabrik Es di Banten Disorot LSM KPK-Nusantara Banten

Daftar Isi

Banten – Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran tahun 2024 untuk proyek infrastruktur di sektor perikanan, termasuk pembangunan pengaman pantai atau breakwater di Pelabuhan Perikanan Cituis, Desa Sungaibahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, dengan nilai proyek Rp 5,01 miliar. Proyek ini dipercayakan kepada penyedia jasa PT. Trijahta. Selain itu, anggaran sebesar Rp 1,02 miliar dialokasikan untuk pembangunan pabrik es baru di Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Kabupaten Lebak, yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Apresiasi Mandiri. Kedua proyek ini diharapkan selesai pada akhir 2024.

Namun, proyek-proyek ini menjadi perhatian LSM KPK-Nusantara Banten. Aminudin, Ketua LSM KPK-Nusantara Banten sekaligus Koordinator Koalisi Lembaga Banten Bersatu (KOLEBAT), mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kualitas dan akuntabilitas kedua proyek tersebut. Dalam keterangannya kepada media pada Selasa (12/11/2024), ia menyatakan bahwa pembangunan breakwater di Cituis yang dikerjakan PT. Trijahta perlu diawasi lebih ketat untuk memastikan penyelesaian sesuai jadwal pada 5 Desember 2024.

“Kami melihat proyek breakwater ini masih berjalan. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi target waktu dan kualitas yang ditetapkan, mengingat pengalaman buruk tahun lalu, di mana proyek serupa terlibat dalam kasus hukum dan oknum-oknum terkait hingga kini masih dalam proses hukum,” ujar Aminudin.

Selain itu, Aminudin juga menyoroti pembangunan pabrik es di Binuangeun. Ia menegaskan pentingnya penggunaan material yang sesuai spesifikasi, terutama yang tahan karat, mengingat lokasi proyek di pesisir pantai. “Kami meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten serta konsultan proyek untuk transparan dalam laporan progres. Proyek ini harus menggunakan material berkualitas, sesuai dengan harga satuan yang diajukan, termasuk pada fondasi, pembesian H-Beam, dan rangka baja ringan,” lanjutnya.

Aminudin menambahkan bahwa pihaknya telah mengirim surat konfirmasi kepada dinas terkait untuk mendapatkan klarifikasi, tetapi jawaban yang diterima dinilai tidak memuaskan. LSM KPK-Nusantara berencana mengajukan pengaduan dan melakukan aksi unjuk rasa untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap proyek ini.

“Kami ingin agar rakyat Banten tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan. Jangan sampai kejadian tahun lalu terulang, di mana proyek serupa diduga dikorupsi,” pungkasnya. (Red)