Rata-rata Lama Sekolah di Banten Naik Jadi 9,56 Tahun, Program Sekolah Gratis Swasta Diperluas
CYBER BANTEN - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten pada tahun 2025 mencapai 9,56 poin, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,23 poin. Pada periode yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten juga meningkat dari 76,35 poin pada 2024 menjadi 77,25 poin pada 2025.
BPS Provinsi Banten mencatat sejumlah pertumbuhan positif berbagai sektor selama tahun 2025. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan adalah rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh perluasan Program Sekolah Gratis yang menyasar sekolah swasta sejak 2025. Pada tahun pertama pelaksanaannya, program ini menjangkau sekitar 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK dan SKh dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.
Memasuki tahun kedua, Program Sekolah Gratis bagi sekolah swasta ditingkatkan. Selain untuk kelas X, program ini juga menyasar kelas XI dengan jumlah kuota yang sama.
Pemprov Banten juga akan menggratiskan sekolah Madrasah Aliyah (MA) pada tahun ajaran 2026-2027 untuk seluruh kelas. Total penerima manfaat program tersebut mencapai 10.000 siswa.
Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi mengatakan jumlah siswa yang mendaftar meningkat setelah adanya Program Sekolah Gratis.
"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya Program Sekolah Gratis tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X. Total siswa kami saat ini mencapai 146 orang," kata Buyung Tarmidzi.
Menurut Buyung Tarmidzi, tambahan siswa tersebut merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat.
"Sehingga kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," ujarnya.
Zikri (17), siswa kelas X penerima manfaat program tersebut mengaku sangat terbantu dalam proses pendidikannya. Menurutnya, biaya sekolah menjadi pengeluaran rutin yang cukup besar bagi keluarganya.
"Biaya sekolah itu merupakan pengeluaran rutin setiap bulan yang cukup besar bagi kami. Apalagi pekerjaan ibu hanya sebagai penjual ayam potong dan ayah sebagai satpam," katanya.
Zikri mengatakan orang tuanya memilih mengikuti Program Sekolah Gratis agar pengeluaran pendidikan dapat berkurang.
"Ya senang, terus kayak enggak ngeluh mulu bayaran terus-terusan," kata dia.
Kalita (17), siswa kelas X Jurusan Perkantoran Yayasan Pendidikan (YP) SMKS 17 Kota Cilegon mengaku sempat kecewa ketika namanya tidak tercantum dalam database siswa baru di SMAN I Cilegon.
“Semula yang terpikir itu kalau sekolah di swasta saya harus membayar ini dan itu, belum lagi ada SPP setiap bulannya yang harus dibayar. Berat, dengan kondisi perekonomian orang tua yang hanya pas-pasan. Biaya sekolah di SMK swasta itu akan menjadi beban yang berkelanjutan selama tiga tahun. Alhamdulillah ternyata ada program sekolah gratis dari Bapak Gubernur untuk SMK swasta,” katanya.
Sementara itu, Syeril (16), siswa kelas X Jurusan Pemasaran memilih bersekolah di sekolah swasta.
“Toh sama-sama gratis. Kalaupun bicara kualitas lulusan, saya rasa dari swasta juga banyak yang bagus dan berhasil. Tinggal bagaimana kita tekun belajar saja,” katanya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan melalui program tersebut sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran. Sekolah yang telah bekerja sama juga memperoleh kepastian pembiayaan dari Pemprov Banten.
Menurut Andra Soni, bertambahnya jumlah siswa akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah.
"Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," kata Andra Soni.
Andra Soni menegaskan Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat.
"Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya.
Andra Soni mengatakan tidak seluruh siswa mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, pembiayaan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab keluarga.
"Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, agar tercapai pemerataan akses pendidikan," ujarnya.
Menurut Andra Soni, meningkatnya rata-rata lama sekolah anak di Provinsi Banten akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.
"Itu hanya bisa dilakukan melalui dunia pendidikan," katanya menegaskan. (ADV)
Penulis: Fuad Hasan | Editor: Ibrahim.